PERANNEWS.CO.ID – Jakarta – Warganet memberikan tanggapan negatif terhadap pelantikan pesohor Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Pengangkatan Deddy dianggap sebagai bentuk inkonsistensi dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
“Kementerian Pertahanan dengan entengnya mengangkat seorang YouTuber arogan, dan seorang pembuat konsep RUU ITE yang kontroversial, sebagai staf khusus yang menambah pengeluaran gaji, ketika sedang terjadi penghematan besar-besaran anggaran pemerintahan di bidang vital buat masyarakat – kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur Juga pemangkasan anggaran lembaga vital seperti Basarnas, BMKG, penyiaran (RRI, TVRI). Pejabat PEMERINTAH Indonesia memang selalu jadi PEMENANG dalam urusan menyakiti hati rakyat,” tulis akun Facebook @yosmo disertai emoji tertawa yang dilihat Rilisid, Rabu (11/2/20225).
“Rezim @Prabowo lakukan penghematan atau efisiensi, dampaknya byk karyawan atau rakyat kecil yg kena PHK, lalu disaat yg sama rezim Prabowo terus angkat buzzernya jadi pejabat baru, yg terbaru Deddy Corbuzier,” cuit akun @Anak_Ogi di X (dulu Twitter).
“Di saat sebagian rakyat biasa yg kebetulan bekerja di TVRI n RRI hrs menerima kenyataan pahit DIRUMAHKAN,justru DEDDY CORBUZIER sang Letkol Tituler diangkat jadi STAFSUS MENHAN
Miris bener,” tulis akun X @AiraNtieReal.
Diketahui, Deddy diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (11/2/2025). Menurut Sjafrie melalui akun X pribadinya @sjafriesjams, pengangkatan Stafsus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan, sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti.
“Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” cuitnya.
Pengangkatan Deddy Corbuzier, juga Rudi Sutanto yang ditengarai sebagai Rudi Valinka, pemilik akun X @kurawa dan dikenal sebagai pendengung sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), menuai banyak komentar miring warganet karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Terlebih, pengangkatan itu dikaitkan dengan imbal jasa sebagai pendengung (buzzer).
Seperti diketahui, kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, diharuskan melakukan review terhadap kegiatan dalam rangka efisiensi. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran transfer daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun pada TA 2025. Pemangkasan anggaran termasuk untuk pos-pos penting yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAU).
Pemotongan anggaran juga dilakukan di semua kementerian dan lembaga (K/L). Jumlahnya mencapai Rp 256,1 triliun. Dengan demikian dari hasil pemotongan TKD dan K/L terpenuhi penghematan APBN sebesar Rp 306,7 triliun sesuai Inpres Nomor 1/2025.
Dampak dari penghematan anggaran sangat beragam dari mulai dihilangkannya biaya perjalanan dinas, konsumsi pegawai, rapat di luar kantor, pengurangan jam kerja, hingga PHK.
sumber : rilis.id
Peran News Akurat dan Terpercaya