Peran News Akurat dan Terpercaya
Bandar Lampung – Kabar penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Harun Masiku terhadap Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, menuai sorotan dari DPD PDIP Lampung.
Sekretaris DPD PDIP Lampung, Sutono, menilai keputusan KPK ini tak hanya mencurigakan, tetapi juga mengandung unsur politis yang sangat kental. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah membahas kabar tersebut secara internal dan menyimpulkan adanya potensi upaya intervensi terhadap PDIP.
“Menurut kami, ini terlalu dipaksakan. Kalau pakai istilah Jawa, kok ‘nemen banget’. Nuansa politisnya begitu terasa hingga mengaburkan objektivitas proses hukum,” ujar Sutono, Selasa (24/12).
Sutono juga mempertanyakan prioritas penegakan hukum KPK yang tampak memilih perkara bernilai kecil, sementara kasus korupsi besar yang merugikan negara triliunan rupiah justru tidak menjadi fokus utama. “Kasus ini nilainya ratusan juta, tapi ditangani seperti prioritas. Sementara yang korupsi triliunan malah seperti dibiarkan,” sindirnya tajam.
Selain itu, ia menekankan bahwa Hasto bukanlah seorang pejabat negara, sehingga keterlibatannya dalam kasus ini masih perlu diuji kebenarannya. “Kami mempertanyakan dasar penetapan ini. Apakah benar ada bukti kuat, atau hanya sekadar bagian dari upaya politisasi?” imbuhnya.
Meski demikian, Sutono memastikan PDIP akan tetap menghormati proses hukum. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa DPP PDIP akan memberikan pendampingan hukum yang maksimal kepada Hasto Kristiyanto.
“Kami minta seluruh kader tetap tenang dan tidak memperkeruh suasana. Kita tunggu instruksi dari DPP. Yang jelas, kami meyakini ada hal yang tidak biasa dalam langkah KPK ini,” tegas Sutono.
Langkah KPK dalam kasus ini memang memancing banyak pertanyaan. Apakah keputusan ini murni demi penegakan hukum, atau ada agenda lain yang sedang dimainkan? Publik kini menantikan jawaban dan transparansi dari lembaga antirasuah tersebut.
Tim/Red
