Aroma Politis Penetapan Hasto, Kader PDIP Tetap Solid.

Tanggamus – Kabar penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terus memicu perdebatan hangat. Tidak hanya di level DPP, kader muda PDIP dari akar rumput juga turut bersuara.

Hendi Pratama, S.H., Ketua Bidang Hukum dan Politik Dewan Pimpinan Cabang BMI Tanggamus, menyatakan bahwa seluruh kader PDIP terutama kader-kader muda baik dari badan maupun sayap partai harus tetap solid menghadapi situasi ini. Ia menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menyatukan barisan adalah panduan mutlak di tengah derasnya arus manuver politik yang menyelimuti kasus ini.

“Kami sebagai kader muda di akar rumput tidak gentar, tidak goyah. Sesuai arahan DPP, kami akan mengawal penuh kasus ini. Ingat, satyam eva jayate – kebenaran akan menang,” ujar Hendi tegas di Kantor PDIP Tanggamus, Selasa (24/12).

Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap aroma politis yang menyelimuti penetapan ini. “Kalau memang ini murni penegakan hukum, kita hormati. Kita lihat nanti bagaimana pembuktian KPK atas penetapan ini, karena beban pembuktian tentunya ada pada Penyidik atau JPU nantinya. Tapi publik pasti bisa membaca, ada nuansa lain yang berusaha menggoyahkan stabilitas PDIP, apalagi menjelang kongres,” Ujarnya.

Menurutnya gembar-gembor yang berulang kali di sulut ini patut menimbulkan pertanyaan besar, pemanggilan Hasto yang selalu bertepatan dengan momentum politis menurut nya wajar jika kemudian membuat orang berpikir politis.

“Publik terutama kader dan simpatisan PDIP jelas akan curiga dan mencium aroma politisasi dalam penetapan tersangka ini, jangan sampai nanti KPK sebagai Lembaga Hukum dinilai lebih mirip Lembaga Politik,” Tambahnya.

Senada dengan hal ini DPD PDIP Lampung melalui Sekretarisnya Sutono, menyebut bahwa penetapan ini terkesan dipaksakan. “Kasus ratusan juta seperti ini diprioritaskan, sementara yang korupsi triliunan kok seolah dibiarkan? Ini langkah yang terlalu ‘nemen banget’,” jelasnya kepada media.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, Ia menilai kegemparan ini seperti dirancang menjelang akhir tahun, seolah-olah untuk menciptakan instabilitas politik. “Ini jelas bukan sekadar soal hukum. Publik akan bertanya, siapa yang diuntungkan dari kegaduhan ini?” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari Suara.com.

Di sisi lain, pengamat politik Dedy Hermawan mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah. “Hasto juga punya hak untuk membela diri. Tapi di sisi lain, KPK harus memastikan kasus ini ditangani secara murni tanpa nuansa intervensi politik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan bukti kuat terkait aliran suap sebesar 19.000 dan 38.350 dolar Singapura demi meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu. Namun, narasi hukum ini tidak serta-merta mampu meredam berbagai spekulasi terkait motif di baliknya. Kader PDIP kini terus memperkuat barisan sambil mengawal proses hukum.

Tim/Red