PeranNews, JAKARTA — Mengamati kinerja KSO PTPN IV Regional 7 subholding palmco yang tidak baik-baik saja, sampai dengan akhir September 2024 hanya mampu meraih angka 40 persen dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024.
Berbanding terbalik dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji dan operasional pimpinan puncak dibawah kendali PTPN IV.
Mengaca pada biaya yang dikeluarkan untuk tiga pimpinan puncak seperti Region Head dua Senior Executive Vice President (SEVP), Bussines Support dan Operasional setiap bulannya mencapai angka ratusan juta rupiah, dan fasilitas penunjang seperti kendaraan, rumah dan lain-lain. Juga enam orang kepala bagian yang angkanya cukup besar mencapai ratusan juta. Ini tak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan mencapai target 40 persen dengan rata-rata produktivitas per hektar 12 – 14 ton.
Melihat dari penomena ini, Puji Orso pembinan Lembaga Peduli Keberlangsungan Perusahaan Negara (LPKPN) mengungkapkan beberapa kata kunci, sebelum PTPN VII bergabung ke PTPN I (Persero) menjadi Regional memiliki tiga anak perusahaan yakni PT. Buma Cima (PT BCN) yang khusus mengurusi komoditi Tebu Bunga Mayang, Lampung dan Cina Manis, Sumatera Selatan termasuk Pabrik. Kedua PT. KNT yang bergerak dalam usaha pertanian (ternak dan penggemukan sapi), perdagangan pakan ternak dan lain sebagainya. Terakhir PT Opmalisasi Nusa Tujuh yang mengurusi Tambang Batu di Kalinada Lampung Selatan, ungkap Puji.
“Perjalannya ketiga perusahaan ini tidak menunjukan kinerja yang lebih baik setelah terpisah dari Induknya Regional 7 (Eks.PTPN VII), seperti PT BNC dan PT KNT terus merugi, terindikasi menjadi bancaan KKN pimpinan puncak manajemen. Tragisnya pendanaan awal Modal awal PT KNT yakni sebesar Rp 26,8 miliar yang diberikan oleh PTPN VII dan Rp 3 miliar yang bersumber dari koperasi karyawan PTPN VII, dikorupsi oleh Eks. Direktur PT KNT dengan nialai dana modal perusahaan sejak tahun 2013 hingga 2020 dengan total kerugian negara mencapai Rp 5 miliar. Ditambahkan saat ini adanya pemisahan komiditi sawit, karet dan tebu,”ungkapnya.
Kembali pada Subholding Palco menanggapi statmen Risy Humas Palmco mengurunya kinerja perusahaan penyebab utama Elnino? statement ini sangat menyesatkan, bukan ini masalahnya, ya kerana tidak seimbang antara input (biaya) dengan output (hasil produksi)/uang. Gaji Region Head, SEVP, Kepala Bagian membengkak 2 kali lipat karena adanya subholding Palm dan Supportingco. Hingga Board of Region Management (BRM) yang tadinya cukup tiga menjadi enam, jelas aktivis yang konsen pada pergerakan kinerja Subholding Perkebunan Nusantara.
Dilain sisi Akhmal Ketua Cabang, Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP2N) Sumatera Selatan (Palembang) dengan luasaan 27 ribu kebun sawit, KSO Palm.co produktivitas TBS hanya mampu bermain diangka 12 – 14 ton/ ha/tahun, mohon maaf sama dengan produk TBS di tingkat petani per hektar hanya berkisar 12–14 ton/ha/tahun.
“Seharusnya Palco Regional 7 mencapai produktivitas maksimal kebun sawit per hektar per tahun sekitar 19–24 ton TBS/ha/tahun. Disebabkan memiliki akses yang lebih luas, seperti akses mendapatkan pupuk, penggunaan teknologi, dan akses keuangan,” ungkap ketua Cabang SP2N yang memiliki kebun sawit di Sumatera Selatan ini.
Cobalah, BRM KSO PTPN IV Regional 7 mengevaluasi potensi buah tanda sawit dengan turun langsung kelapangan bersama para pekerja, jangan jaim (jaga image) karena kalian tidak bisa mendapatkan hasil maksimal dengan kesombongan. Berikan motivasi, penghargaan bahkan tambahan pendapatan (premi) untuk memacu produktivitas pekerja.
Ia pun mengungkapkan lebih jauh, saat ini teman-teman borong di Kebun Sawit Regional 7 merasa bimbang upah mereka sering terlambat dibayarkan oleh vendor dengan alasan belum ada droving uang dari KSO PTPN IV Regional 7.
Sementara, Angga pengurus LSM Gempita Sumatera Selatan Korupsi masih merajalela di lingkungan BUMN Perkebunan. Jadi kesalahan fatal adalah pimpinan tidak menjalankan konsep (Good Corporate Governance) GCG degan baik. Percuma Diseminarkan, percuma ada pendidikan level pimpinan misal Leadership By Programe Karena mental pimpinan rusak, tegasnya.
Ia mengungkapkan, indikasi permainan brondolan di Kebun Sawit besar (Kelas A) Seperti Suli, Betung, Betung Krawo, Bentayan dan Bekri, telah menjadi kebiasaan (Uang Lanang/seseran), ungkapan yang sering kami dengar. Dalih dana operasional pimpinan tinggi untuk kebutuhan Operasional yang tak teranggarkan, ujungnya masuk kantong, tutup Angga(red).
Sumber: PergerakanRakyat.com
Peran News Akurat dan Terpercaya