Menjaga Akal Sehat Di Pilkada

Seperti diduga sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi membuat kontestasi di pilkada semakin dinamis. Banyak manuver politik terjadi di saat-saat akhir.

Sejumlah partai politik (parpol) dan kandidat menata ulang strateginya setelah Mahkamah Konstitusi melonggarkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada.

Ada sebagian parpol yang  menarik dukungan dan mengalihkan dukungan kepada kandidat lain. Ada pula kandidat yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Dan ada juga parpol yang sebelumnya kesulitan mengusung pasangan calon akhirnya bisa mencalonkan karena putusan MK.

Kondisi ini, dapat dilihat, *

Semua langkah itu tentunya diambil dengan kepentingan dan kalkulasi politik tertentu. Mulai dari untuk mengejar kemenangan, menjaga soliditas dan marwah partai, hingga demi keselamatan atau masa depan pribadi dan keluarga.

Di tengah berbagai perhitungan itu, keputusan sejumlah parpol untuk mengusung sendiri kadernya di pilkada kali ini patut diapresiasi. Sebab, langkah itu dapat dilihat sebagai bagian dari upaya dan tanggung jawab parpol dalam menjalankan tugasnya melakukan kaderisasi politik dan membangun karier politik yang lebih jelas di internal mereka.

Di saat yang sama, hadirnya lebih banyak calon di pilkada kali ini juga membuat rakyat memiliki lebih banyak pilihan. Kini, yang perlu lebih dipastikan adalah bagaimana pemilih dapat dengan mudah menelusuri rekam jejak dan program kerja tiap-tiap kandidat. Dengan demikian, potensi salah pilih dapat diminimalisasi dan didapat kandidat terbaik di pilkada mendatang.

Untuk itu, penting menjaga agar suasana kontestasi di pilkada ini tetap sehat. Inilah tantangan utama bagi penyelenggara, pemerintah, dan aparat keamanan untuk memastikan keadilan den kejujuran dijunjung tinggi di pilkada kali ini. Jangan sampai kekhawatiran, seperti tentang netralitas aparat, praktik politik uang, hoaks, dan kampanye hitam, mendapatkan buktinya.

Terlepas dari kemungkinan politik yang ada di belakangnya, dinamika yang sempat muncul pascaputusan MK menjadi pelajaran berharga untuk jangan mempermainkan logika dan akal sehat publik, apa pun alasannya, di pilkada kali ini.

_Penulis_
*Dimas Fezari Putra, S.E.I., M.E., Mediator*
Akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang

BACA JUGA :

KPP HAM Lampung Desak Polisi Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS

Komite Pemantau Pembangunan dan Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Lampung mengecam keras aksi penyiraman air …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *