Peran News Akurat dan Terpercaya
PERANNEWS.CO.ID − Jakarta − Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak merotasi pejabat di daerah selama pelaksanaan Pilkada 2024. Langkah ini diambil agar pejabat TNI dan Polri di daerah dapat melakukan pengamanan pilkada sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang telah dibuat.
“Supaya apa yang telah direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2024 di Bali, Selasa (30/7/2024).
Menurut Hadi, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran kepada pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada. Dana ini bisa digunakan untuk penyediaan fasilitas pemilu seperti tempat pencoblosan, kantor operasional KPU dan Bawaslu, serta keperluan posko pencoblosan.
Masih kata Hadi, anggaran itu juga digunakan oleh TNI dan Polri di daerah untuk kepentingan pilkada. Seperti pengamanan pencoblosan, pengawasan selama masa kampanye, hingga mendistribusikan logistik pilkada. Dengan adanya sokongan dana, Hadi yakin TNI dan Polri akan terbantu dalam menjalankan tugas-tugasnya.
”Aparat dan pejabat pemerintah daerah harus memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pilkada 2024,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Hadi juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak merotasi jajarannya termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Sebab mereka harus menangani penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
sumber : rilis.id
