Berita Utama

Pergeseran tanah telah mengakibatkan longsor pada salah satu akses jalan di wilayah Jalan Cik Ditiro Atas/Jalan Cemara, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung Longsor dengan kedalaman diperkirakan mencapai 3-4 meter dari permukaan tanah ini telah menyebabkan kerusakan parah pada badan jalan, sehingga akses bagi warga setempat menjadi terputus total. Yulizar R Husin, Direktur Eksekutif KPP-HAM Lampung, menyoroti adanya pembiaran …

PeranNews, Jakarta – Kasus vonis Helena Lim menggarisbawahi lemahnya integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Sebagai pemilik PT Quantum Skyline Exchange (PT QSE), Helena dinyatakan bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Vonis 5 tahun penjara, denda Rp 750 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 900 juta justru terlihat kontras dengan dampak masif dari …

PeranNews, Lampung Timur – Seorang dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) berinisial DPP menjadi sorotan atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait fee 15% dari dana ganti rugi lahan Register 37 Way Kibang untuk pembangunan Bendungan Margatiga, Lampung Timur. Dugaan ini mencuat setelah laporan warga yang merasa dirugikan diterima Polsek Sekampung, tertanggal 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan dana …

Gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati nomor urut 02 Kabupaten Pesawaran, Nanda dan Anton, terhadap keabsahan ijazah Aries Sandi DP, calon Bupati Pesawaran terpilih, telah menarik perhatian publik. Komite Pemantau Pembangunan dan Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) Lampung, melalui Direktur Eksekutif-nya, Yulizar R. Husin, turut serta memberikan tanggapannya terhadap permasalahan ini. Berdasarkan penjelasan Yulizar, keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bupati Kabupaten …

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, dalam upaya penegakan hukum yang tegas, telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengelolaan Pasar Pulung Kencana pada tahun anggaran 2022. Penahanan ini dilakukan setelah melalui serangkaian proses penyidikan yang mendalam oleh tim penyidik, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Mochamad Iqbal, SH.MH., didampingi oleh Kepala …

PERANNEWS.CO.ID – Jakarta – Resmi berlaku aturan tilang kendaraan terbaru berlaku per 1 Desember 2024 kini STNK langsung diblokir lengkap denda. Penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) kini semakin digencarkan. Pemilik kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas akan terekam kamera pemantau dan mendapat surat konfirmasi yang dikirim melalui PT Pos Indonesia. Namun dalam perkembangannya, cukup banyak pelanggar …

PeranNews, Bandar Lampung – Jaksa Agung RI Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin, SH., MH., didampingi Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung berserta perwakilan pejabat lainnya melaksanakan kunjungan kerja ke Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024. …

PeranNews, Bandar Lampung – Viral pelajar SMAN 9 Bandar Lampung memegang diduga senjata api (senpi) saat berada di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Foto pelajar SMAN 9 bandar Lampung memegang senjata api viral sejak Minggu, 11 November 2024. Dari foto yang beredar Pelajar yang belum diketahui namanya tersebut terlihat memakai jas, dasi hitam layaknya anggota DPRD dan duduk disalah satu …

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengusut perkara dugaan korupsi di PT Lampung Energi Berjaya (LEB), anak usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung yakni PT. Lampung Jasa Utama (LJU), Kamis, 31 Oktober 2024. Aspidsus Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan, dugaan korupsi itu terkait pengelolaan dana participacing interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatera …

PeranNews, Jakarta – Serikat Pekerja dan karyawan PT Perikanan Indonesia secara tegas menolak corporate action manajemen PT Perikanan Indonesia yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Menurut Ketua Umum SP3I, Aris Widodo menegaskan “Proses PHK tersebut jelas-jelas sangat tidak transparan, programnya dilakukan tanpa penjelasan memadai kepada karyawan. Bahkan manajemen perusahaan sama sekali tidak melakukan komunikasi dan melibatkan Serikat …