Peran News Akurat dan Terpercaya
PERANNEWS.CO.ID – Bandar Lampung – Sesuai perkiraan, sebangun Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sefrekuensi perjuangan lobi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025-2030 terpilih Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela (Mirza-Jihan), pemerintah mengalokasikan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Lampung setotal Rp31,81 triliun.
Meliputi, transfer ke daerah (TKD) Rp23,05 triliun, belanja pemerintah pusat (BPP) atau belanja kementerian/lembaga Rp8,76 triliun.
Alokasi TKD pagu APBN 2025 di Lampung ini terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp701,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14,30 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,12 triliun, DAK Non Fisik Rp4,51 triliun, insentif fiskal Rp1,26 triliun, Dana Desa Rp2,27 triliun.
Adapun, alokasi BPP pagu APBN 2025 di Lampung itu, per jenis terdiri dari belanja pegawai Rp4,1 triliun, belanja barang Rp3,2 triliun, belanja modal Rp1,3 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp45,11 miliar. Total BPP disalurkan kepada 440 satuan kerja, 4 KPPN dan 43 kementerian/lembaga (K/L).
Berdasar fungsi pemerintahan, BPP terbesar ada pada fungsi pendidikan Rp2,61 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp2,28 triliun, dan fungsi ekonomi Rp1,60 triliun.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, mengafirmasi dari total alokasi APBN 2025 di Lampung itu, fokus dukungan diarahkan melalui alokasi TKD Rp23,05 triliun, naik 2,75 persen dari Rp22,43 triliun pada tahun 2024 dan porsinya menjadi 72,48 persen dari total alokasi.
Bagian risikonya, pagu BPP ABPN 2025 di Lampung Rp8,76 triliun itu, turun 21,42 persen dari 2024 yakni Rp11,14 triliun. Dody, Kakanwil per 30 Desember 2021, alumnus S1 Akuntansi STIE Perbanas Jakarta 1998 dan S2 Akuntansi Universitas Muhammadiyah ini bilang, porsi BPP APBN 2025 di Lampung setara 27,52 persen porsi belanja itu, “sudah dianggarkan dalam pagu belanja 2025,” ujar dia bikin lega.
Penting digarisbawahi, keterangan penjelasan Dody bahwa BPP APBN 2025 ini dilaksanakan dengan empat perspektif. Apa saja?
“Efisiensi belanja barang non operasional, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mendorong mobilitas dan produktivitas, mendukung perlindungan sosial yang berkeadilan,” terang Dody.
Sadar Mirza-Jihan diwarisi rezim pendahulu: tren defisit APBD; terpisah, memantik dengan baris kata “tetaplah semangat walau berbekal warisan defisit APBD”, wartawan ekonomi Amiruddin Sormin, kolomnya di Lampungpro edisi 19 Januari lalu menguak, data Pansus LHP BPK RI Perwakilan Lampung bentukan DPRD Lampung, Mirza-Jihan diwarisi defisit APBD 2023 Rp1,4 triliun akibat target PAD tak tercapai hingga terjadi gagal bayar Rp580 miliar pada 2024. Angka defisit itu, dibanding tahun 2022 Rp548,7 miliar, naik 157 persen!
“Utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga naik dari Rp76,6 miliar pada 2021, naik menjadi Rp93,7 miliar pada 2022, lalu naik lagi menjadi Rp362 miliar (+286 persen) di 2023 saat PAD Rp3,7 triliun atau 78,32 persen dari target Rp4,8 triliun,” rinci Amiruddin Sormin.
Tak ayal, defisit dan gagal bayar, berdampak pada ratusan proyek pembangunan terhenti. Berdasar LHP BPK, 2023 terjadi gagal bayar Rp252 miliar, terdiri dari 209 proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp136,7 miliar, dan 727 proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Rp115,6 miliar. 2024, gagal bayar melonjak hingga Rp580 miliar, keruan mempengaruhi seluruh OPD Pemprov Lampung. Anakidah!
Pengingat, dari total pagu belanja APBN 2024 Rp3.325,1 triliun, Lampung diguyur Rp31,58 triliun, meliputi alokasi TKD Rp22,26 triliun, dan BPP Rp9,32 triliun.
Menyitat penjelasan Dody pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi TKD 2025 kepada Satker K/L, OPD Pemprov Lampung dan Kabupaten/Kota se-Lampung, di runjab Gubernur Lampung, Mahan Agung, 20 Desember 2024 lalu, APBN 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global dan nasional.
Desain APBN 2025 disusun pruden-akuntabel guna mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta beri ruang pelaksanaan program kerja pemerintahan selanjutnya.
Sementara, merujuk hasil Rapat Paripurna DPRD Lampung 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Raperda APBD Lampung 2025, tahun ini Pendapatan Daerah provinsi ini dipatok Rp7,419 triliun, Belanja Daerah Rp7,494 triliun, dan Komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan diproyeksi dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) Rp75 miliar (digunakan efektif efisien dukung kegiatan bernilai ekonomis tinggi), dan Pengeluaran Pembiayaan Rp0.
Notabene pengampu rekor raihan suara sah tertinggi Pilkada Provinsi Lampung dalam sejarah penyelenggaraannya melampaui Oedin-Joko dengan 1,513 juta suara (43,27 persen) pada Pilgub 2008, Ridho-Bachtiar dengan 1.816.533 suara (44,96 persen) pada Pilgub 2014, Arinal-Nunik dengan 1.548.506 suara (37,78 persen) pada Pilgub 2018; kini harapan besar perubahan besar tertumpu pada duet Mirza-Jihan peraih 3.300.681 suara setara 82,69 persen di Pilgub 2024 lalu.
Modalitas tersebut, menggenapi modalitas partai pengusung utama, sekaligus partai penguasa kini Mirza bernaung, the ruling party Partai Gerindra pimpinan Ketumnya cum Presiden Prabowo, yang notabene parpol nasional pemenang Pileg Provinsi satu-satunya di Sumatera, jadi jalan besar Mirza-Jihan, “membunuh” tren defisit APBD. Allah tidak tidur. Semoga.
sumber : heloindonesia.com
