PERANNEWS.CO.ID – Jakarta – Demi mendapatkan reward berupa insentif fiskal dari pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah (pemda) memanipulasi data inflasi. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani. Ia menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.
“Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan modus pemda memanipulasi data inflasi adalah dengan mendatangi kantor BPS. “Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing ‘tolong dong, bikin angkanya bagus kami’, begitu,” ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9/2024).
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah pusat tidak segan memberikan sanksi kepada pemda yang nakal dan terbukti memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan reward berupa insentif fiskal.
“Ya yang nakal-nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Sayang, Airlangga belum mau membeberkan pemda yang memanipulasi data inflasi. “Kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti,” ucapnya.
sumber : rilis.id
Peran News Akurat dan Terpercaya