Peran News Akurat dan Terpercaya
PERANNEWS.CO.ID, PESAWARAN LAMPUNG – Belum dibayarkannya tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran ternyata belum apa-apa dibanding fakta sebenarnya.
Sebelumnya, pegawai Pemkab Pesawaran menyebut bupati zalim lantaran tidak mencairkan TPP untuk bulan Februari dan Maret (bukan Januari, Februari, dan Maret 2024 seperti diberitakan sebelumnya).
Para pegawai Pemkab Pesawaran yang terus mengikuti pemberitaan di surat kabar harian Radar Lampung mengaku persoalan di wilayahnya membuat pegawai sampai kepala organisasi perangkat daerah (OPD)-nya serba kesulitan sangat banyak dan kronis.
’’Ini terjadi sejak lama, namun terasa sekali mulai akhir 2022 hingga saat ini. Makanya tidak heran jika temuan BPK pada LHP LKPD Pesawaran tahun 2022 pun begitu banyak,” terang pegawai tersebut selaras dengan data-data disampaikan sumber lainnya, Hi. Mualim, yang mengklaim dirinya mewakili tim sukses Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Kaligis pada pilkada lalu kepada Radar Lampung, Senin (8/4).
Bagaimana para kepala OPD tidak ikut sengsara, tandas sumber ini, mereka selain TPP-nya sama seperti pegawai lainnya yang belum dibayarkan, biaya operasional dinas bahkan hingga biaya alat tulis kantor di masing-masing OPD saja kosong.
’’Sementara Lebaran ini, setiap kepala OPD juga harus memberikan THR kepada dua pejabat tinggi di kabupaten ini,” ujarnya seraya menyebutkan dua nama pejabat dimaksud namun tidak Radar Lampung tulis karena keduanya belum dapat dikonfirmasi.
Tidak hanya itu. Sumber ini juga menyinggung nama Hj. Nanda Indira Bastian yang merupakan istri Bupati Pesawaran ikut dalam pusaran kesulitan yang dihadapi para kepala OPD dan tidak terkecuali masing-masing istrinya.
Menurutnya selama Ramadan 1445 Hijriah ini saja, setiap hari ada 2 sampai 3 OPD yang harus menyiapkan konsumsi buka puasa bersama untuk diantar ke rumah dinas bupati.
’’Memang yang minta langsung bukan Ibu Nanda, tetapi Bu Mona ajudannya. Dia (Mona, Red) yang mengomunikasikannya kepada para kepala OPD. Termasuk dia juga yang menentukan menunya apa saja dan harus dibelinya di mana,” ujar sumber tersebut.
Tidak hanya itu. Setiap Lebaran, istri para kepala OPD juga diminta memberikan THR kepada Nanda. Menurutnya memang bukan Nanda langsung yang memintanya, melainkan Sekretaris PKK yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran Maisuri. ’’Ia (Maisuri) yang woro-woronya,” katanya.
Begitu juga setiap Nanda selaku Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan, Maisuri yang woro-woro para istri kepala OPD untuk sumbangan. Meskipun biaya kegiatan dimaksud sudah dianggarkan di dinasnya.
”Seperti usai Pileg pada Februari 2024 lalu, Bu Nanda bersama ibu-ibu PKK (istri para kepala OPD) Pesawaran jalan ke Kalimantan. Ibu-ibu PKK tersebut terpaksa harus mengeluarkan biaya sendiri. Padahal itu katanya acara PKK,” tandasnya.
Sementara, Mona yang disebut-sebut sumber ini hingga berita terbit belum dapat dikonfirmasi. Sedangkan, Maisuri membantahnya.
Ia mengatakan bahwa tidak ada dan tidak pernah ada tentang hal yang seperti itu. Kalaupun ada, Maisuri mengaku tak ingin terlibat di dalamnya.
“Gak, gak, gak pernah. Gak ngerti saya. Gak ada yang gitu-gitu, saya gak mau ikut urusan yang gitu-gitu,” katanya saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, Senin (8/4).
Ia juga mengatakan saat ini jarang ada kegiatan di OPD yang dipimpinnya tersebut. Kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanya sebatas melakukan pendampingan kepada Hj. Ninda Indira Bastian yang merupakan istri bupati Pesawaran Dendi Ramadhona selaku Ketua PKK.
“Kalau sekarang kan jarang kegiatan tempat (OPD yang dikepalainya, red) saya. Paling pengajian-pengajian dan kegiatan pembinaan ke desa. Kalau yang lain mah gak pernah saya,” jelasnya.
Insentif bagi guru honorer di kabupaten setempat sejak tahun 2023 hingga kini juga sama, belum dibayarkan penuh.
Itu sebagaimana keluhan beberapa tenaga pendidik honorer di Kabupaten Pesawaran kepada Radar Lampung, Selasa (2/4). ’’Oh iya, insentif kami (para guru honorer, Red) dari 2023 itu belum selesai dibayarkan,” kata salah satunya.
Seingatnya, lanjut sumber yang minta tidak dituliskan namanya ini, ia dan guru honorer lainnya sudah sejak Agustus 2023 belum mendapatkan insentif. ’’Yang sudah itu antara Juni atau Juli. Tetapi setelahnya belum dapat lagi Mas,” ungkapnya.
Sumber ini menjelaskan bahwa setiap guru honorer mendapat insentif setiap bulannya sebesar Rp350 ribu. Insentif itu sebelumnya dibayarkan rutin tiga bulan sekali. Namun, sudah satu tahun belakangan selalu terlambat.
’’Nah, sejak 2023 ini ya kalau saya enggak salah ingat, itu selalu terlambat dan berubah jadi dua bulan sekali bayarnya. Saya enggak tahu juga karena apa,” jelasnya.
Terparah dialami mereka dalam beberapa bulan ke belakang. Terhitung pertengahan tahun 2023 hingga 2024, insentif itu belum dibayarkan. ’’Padahal tahun sebelumnya biasa sih, normal, lancar,” lanjutnya.
Keterlambatan biaya itu diakuinya sangat berdampak pada kinerja serta dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. ’’Kalau berdampak ya sudah pasti Mas. Pertama, semangat meski tak kendur, ya tetap aja terpengaruh dengan pikiran kan,” ucapnya.
“Kita tetap semangat mengajar, tetapi kan pas kepikiran jadi lesu juga. Mikir beli beras lah, mikir itu lah,” imbuhnya.
Insentif dengan jumlah tersebut dikatakannya sangatlah berarti bagi dirinya dan teman-teman honorer lainnya. Sebab selain honor yang tidak seberapa didapat dari sekolah, dari sanalah (insentif) mereka menggantungkan harapan dalam memenuhi kebutuhan.
Guru honorer lainnya sependapat dengan apa yang diutarakan sumber pertama Radar Lampung. ’’Itung aja Mas, dari (pertengahan) tahun 2023 sampai sekarang sudah berapa. Itu sangat membantu kami lho,” katanya.
Sumber : RadarLampung
