Peran News Akurat dan Terpercaya
PERANNEWS.CO.ID – Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung merilis angka inflasi Lampung pada 1 Oktober 2024. Di mana tingkat inflasi month to month (m-to-m) September 2024 tercatat inflasi sebesar 0,05 persen.
Sementara tingkat inflasi years to date (y-to-d) September 2024 mengalami inflasi sebesar 0,48 persen. Untuk tingkat inflasi y-on-y Provinsi Lampung sebesar 2,16 persen, lebih rendah jika dibandingkan inflasi y-on-y pada 8 bulan terakhir.
Seperti dibandingkan pada Agustus 2024 sebesar 2,33 persen; Juli 2024 sebesar 2,55 persen; Juni 2,84 persen; Mei sebesar 3,09 persen; April sebesar 3,29 persen; Maret sebesar 3,45 persen, Februari dan Januari 2024 yang masing-masing sebesar 3,28 persen.
Sementara secara nasional, Indonesia justru mengalami deflasi selama lima bulan terakhir.
Lantas masih amankah perekonomian Lampung kedepannya?
Menyikapi hal ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung Prof. Nairobi mengungkapkan deflasi menjadi pertanda bahwa terjadi penurunan daya beli.
Artinya, kata Nairobi, nilai barang dan jasa turun. Sehingga menurutnya, salah satu penyebabnya ada suplai kelebihan penawaran.
“Tak hanya itu, dengan penurunan daya beli masyarakat ini, maka terlihat bahwa masyarakat pendapatannya sudah berkurang. Sehingga mereka yang biasa membeli 10 jadi hanya 9. Itu ciri sebuah Perekonomian sedang lesu,” jelas Nairobi, Kamis, 3 Oktober 2024.
Menurutnya, jika hal ini terjadi jangka pendek bisa dapat diatasi dengan cepat. Namun, jika daya beli masyarakat yang terus menurun akan melemahkan perekonomian.
“Tapi kalau ini terus berjalan maka terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.
Ia menyebut hal ini juga akan berdampak luas. Seperti perusahaan otomatis mengurangi kapasitas produksi, maka mengurangi tenaga kerja, mengurangi penggunaan bahan baku, ini akan berimbas pada lainnya.
“Ini juga akan berdampak pada kehidupan sosial akan terpengaruh dan kriminalitas kedepannya dapat meningkat. Kalau ekonomi lesu, cari uang haram aja susah, apalagi halal. Sehingga nanti haram bisa terbuka,” lanjutnya.
Nairobi juga melihat kondisi perekonomian saat ini karena akibat ketakutan pemerintah menjaga kestabilatas ekonomi, bahkan ada pengaruh pilkada.
“Ya ini untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi, sehingga ekonomi sedang lesu, turun. Karena seharusnya kalau teorinya kalau sedang lesu begini dilakukan insentif agar ekonomi bisa meningkat,” tambahnya.
Yang lebih menyedihkan, harga-harga yang tidak boleh naik harga barang-barang yang dihasilkan petani. Padahal petani yang berpenghasilan menengah ke bawah.
Karena jika harga turun produksi pertanian turun, maka petani juga semakin tidak dapat meningkatkan daya belinya.
Seharusnya untuk sektor-sektor pertanian, perkebunan kecuali beras karena beras merupakan barang politik. Maka yang lainnya silakan saja naik harganya.
“Ini untuk meningkatkan insentif dan meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah. Sehingga kenaikan harga produksi ini menjadi perangsang produksi berikutnya terhadap kenaikan barang dan jasa selanjutnya sehingga ekonomi menjadi tumbuh,” tambahnya.
Nairobi juga menyarankan tidak ada lagi penghargaan untuk daerah yang dapat menekan angka inflasi menjadi rendah.
“Karena kalau yang ditekan beras oke, tapi beras itu barang politik. Namun jika harga yang rendah barang-barang yang dihasilkan petani kedepannya justru akan berdampak pada daya beli petani,” pungkasnya.
sumber : rilis.id
